Makassar, 15 Juni 2026 — Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat bersama Kementerian Agama terkait permintaan data dan penyampaian proposal remunerasi kolektif Badan Layanan Umum (BLU) UIN Alauddin Makassar, Tim Remunerasi Universitas melaksanakan penyelesaian dan reviu menyeluruh terhadap data modul proposal remunerasi serta exercise usulan remunerasi.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meeting Hotel Sultan Alauddin (TC), Senin (15/6/2026), tersebut mendapat pendampingan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas, validitas, dan akuntabilitas dokumen yang akan diajukan kepada Kementerian Agama.
Seluruh unsur yang tergabung dalam Tim Remunerasi Universitas terlibat dalam proses finalisasi tersebut. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan data, validasi dokumen, serta penyesuaian berbagai komponen yang menjadi bagian dari usulan remunerasi guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, SPI menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan untuk memastikan setiap data dan dokumen yang disusun memenuhi prinsip ketepatan, konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pendampingan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarunit dalam menghasilkan dokumen yang komprehensif dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua SPI UIN Alauddin Makassar, Prof. Erwin Hafid, menegaskan bahwa keterlibatan SPI dalam proses finalisasi usulan remunerasi merupakan bentuk komitmen dalam mendukung agenda strategis universitas melalui penguatan tata kelola kelembagaan yang baik.
“SPI berkomitmen memastikan penyusunan usulan remunerasi berjalan secara akuntabel, berbasis data, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Melalui pendampingan ini, kami berharap usulan yang diajukan dapat menggambarkan kondisi dan kebutuhan institusi secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan” ujar Prof. Erwin
Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa keberhasilan penyusunan proposal remunerasi merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh unit yang terlibat. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif, validitas data, serta kesamaan persepsi menjadi faktor penting dalam menghasilkan dokumen yang berkualitas dan memenuhi standar evaluasi yang ditetapkan.
Melalui kegiatan finalisasi ini, UIN Alauddin Makassar menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan dokumen usulan remunerasi yang transparan, akurat, dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. Hasil finalisasi yang dilakukan oleh Tim Remunerasi Universitas dengan pendampingan SPI diharapkan dapat mendukung kelancaran proses evaluasi serta tindak lanjut usulan remunerasi di tingkat Kementerian Agama.
Ternate, 6 Juni 2026 – Dua auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Alauddin Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Pendalaman dan Reviu Cascading Rencana Strategis (Renstra) IAIN Ternate Tahun 2025–2029 yang berlangsung pada 4–6 Juni 2026 di Ruang Rapat Rektorat IAIN Ternate.
Kehadiran SPI UIN Alauddin Makassar merupakan tindak lanjut atas permohonan pendampingan dari IAIN Ternate dalam rangka memperkuat penyusunan indikator kinerja yang terukur dan selaras dengan arah pengembangan institusi. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Kepala SPI UIN Alauddin Makassar, Prof. Erwin Hafid, menugaskan Syarif Syahrir Malle dan Purwanto Wahyudi sebagai narasumber.
Kegiatan dibuka oleh Rektor IAIN Ternate, Dr. Adnan Mahfud, S.Ag., M.A., serta dihadiri para Wakil Rektor, pimpinan unit kerja, dan Tim SPI IAIN Ternate yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada SPI UIN Alauddin Makassar yang telah berkenan hadir dan berbagi pengalaman dalam penyusunan indikator kinerja dan implementasi Renstra. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu seluruh unit kerja menyusun indikator yang lebih terukur dan selaras dengan arah pembangunan institusi,” ujar Adnan Mahfud.
Dalam pemaparannya, Syarif Syahrir Malle menjelaskan proses cascading Renstra, yaitu penjabaran sasaran strategis institusi ke dalam sasaran, program, kegiatan, dan target kinerja pada setiap unit kerja.
“Sasaran strategis dalam Renstra perlu diturunkan secara berjenjang hingga ke tingkat unit kerja agar setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan institusi,” jelas Syarif.
Sementara itu, Purwanto Wahyudi memaparkan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbasis sasaran strategis, termasuk penetapan indikator, target, sumber data, dan mekanisme pengukurannya.
“Indikator kinerja harus mengukur hasil yang ingin dicapai, bukan hanya aktivitas yang dilaksanakan. Karena itu, indikator perlu dirumuskan secara jelas, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis institusi,” ungkap Purwanto.
Selain sesi pemaparan, kegiatan juga diisi dengan bimbingan teknis penyusunan IKU dan pembahasan berbagai aspek teknis pengukuran kinerja. Melalui kegiatan ini, IAIN Ternate diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan dan indikator kinerja yang lebih terintegrasi, terukur, serta mendukung penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja institusi selama periode Renstra 2025–2029.
Gowa, 21 Mei 2026 – Dalam upaya memperkuat implementasi manajemen risiko di lingkungan universitas, Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Alauddin Makassar bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko bagi seluruh unit kerja lingkup UIN Alauddin Makassar. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Rektorat Lantai 1 tersebut diikuti oleh pimpinan dan perwakilan fakultas, pascasarjana, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, serta berbagai unit kerja lainnya.
Bimtek ini menjadi bagian dari komitmen UIN Alauddin Makassar dalam memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang adaptif, efektif, serta mampu mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
Kepala SPI UIN Alauddin Makassar, Prof. Erwin Hafid, dalam sambutannya menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan kebutuhan strategis bagi perguruan tinggi modern yang menghadapi dinamika dan tantangan yang semakin kompleks.
“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan universitas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, kita dapat mengantisipasi berbagai potensi hambatan sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai target kinerja universitas,” ujar Prof. Erwin.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa seluruh unit kerja memiliki peran penting dalam proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Menurutnya, keberhasilan implementasi manajemen risiko sangat bergantung pada komitmen pimpinan serta partisipasi aktif seluruh pegawai.
“Kami berharap melalui bimbingan teknis ini setiap unit kerja mampu menyusun register risiko yang lebih komprehensif, memahami langkah-langkah mitigasi yang tepat, serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dengan demikian, budaya sadar risiko dapat tumbuh dan menjadi bagian dari tata kelola UIN Alauddin Makassar,” tambahnya.
Dalam sesi pemaparan, tim narasumber dari BPKP Sulawesi Selatan menjelaskan berbagai aspek penerapan manajemen risiko, mulai dari konsep dasar, teknik identifikasi dan penilaian risiko, penyusunan register risiko, hingga strategi mitigasi yang efektif sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik. Peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan memperoleh pendampingan terkait penyusunan dokumen manajemen risiko pada unit kerja masing-masing.
Pada kesempatan tersebut, BPKP Sulawesi Selatan turut menekankan pentingnya peran SPI sebagai penggerak implementasi manajemen risiko melalui pendekatan three lines model serta sebagai mitra strategis pimpinan dalam memastikan efektivitas pengendalian internal organisasi.
Melalui penyelenggaraan Bimtek Manajemen Risiko ini, SPI UIN Alauddin Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang unggul.
Gowa, 20 Mei 2026 — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan koordinasi dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko di UIN Alauddin Makassar sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan pengendalian internal di lingkungan perguruan tinggi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Rektor, Lantai 3 Gedung Rektorat UIN Alauddin Makassar dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, Satuan Pengawasan Internal (SPI), serta unit kerja terkait yang terlibat dalam implementasi manajemen risiko.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Rasono, hadir langsung bersama tim untuk melakukan koordinasi sekaligus memberikan penguatan terkait penerapan manajemen risiko di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
Kegiatan ini disambut baik dan dibuka secara langsung oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pendampingan yang dilakukan BPKP Sulawesi Selatan sebagai bentuk dukungan dalam memperkuat tata kelola universitas yang akuntabel dan profesional.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian tujuan institusi di tengah dinamika dan tantangan tata kelola perguruan tinggi saat ini.
“Ini (Manajemen Risiko) adalah sesuatu yang harus kita bangun di lingkungan UIN Alauddin Makassar, terutama pada setiap unit kerja agar mampu mengidentifikasi, memitigasi, dan mengantisipasi berbagai potensi risiko. Dengan pengelolaan risiko yang baik, tata kelola universitas akan semakin kuat, terukur, dan adaptif terhadap berbagai tantangan,” ujar Prof. Hamdan.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan budaya sadar risiko di lingkungan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Rasono, menyampaikan bahwa kehadiran BPKP di UIN Alauddin Makassar merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan assurance dan consulting dalam rangka memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah.
“Kami hadir dalam rangka melaksanakan pengawasan assurance dan consulting untuk menguatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah, termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang kuat dan pengawasan intern yang kuat. Risiko pada dasarnya paling dipahami oleh risk owner di masing-masing unit, baik risiko keuangan, akademik, maupun potensi fraud yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi,” jelas Rasono.
Ia juga menyampaikan bahwa UIN Alauddin Makassar sebagai institusi dengan status Badan Layanan Umum (BLU) perlu terus memperkuat implementasi manajemen risiko pada seluruh unit kerja.
“Sebagai institusi dengan status BLU, ini merupakan tugas kami di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendorong penerapan manajemen risiko yang baik dan perlu untuk terus diperkuat serta dapat terimplementasi secara optimal” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPKP Sulawesi Selatan juga menekankan pentingnya peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Alauddin Makassar sebagai lembaga pengawasan internal universitas dalam mengawal penerapan manajemen risiko di lingkungan kampus.
SPI diharapkan menjadi motor penggerak mitigasi risiko melalui pendekatan three lines model serta secara aktif melakukan evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko yang telah disusun oleh setiap unit kerja.
Setelah kegiatan koordinasi dan penguatan tersebut, BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan juga melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko yang diikuti oleh perwakilan unit kerja dan fakultas di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis terkait penyusunan, identifikasi, mitigasi, serta evaluasi risiko pada masing-masing unit kerja guna mendukung implementasi manajemen risiko yang lebih efektif dan terintegrasi di lingkungan universitas.
Melalui kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis ini, BPKP Sulawesi Selatan bersama UIN Alauddin Makassar berkomitmen memperkuat implementasi manajemen risiko guna mendukung terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
Gowa, 12 Mei 2026 — Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Alauddin Makassar turut hadir dalam pengarahan dan briefing teknis pembangunan Zona Integritas yang disampaikan oleh Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI melalui Inspektorat Wilayah IV bersama Tim Zona Integritas UPT Perpustakaan, usai pelaksanaan penandatanganan komitmen bersama Zona Integritas di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
Kehadiran SPI dalam agenda tersebut menjadi bagian dari penguatan fungsi pendampingan dan pengawalan internal universitas agar pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada komitmen formal, tetapi berlanjut pada implementasi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Sebelumnya, UIN Alauddin Makassar telah melaksanakan penandatanganan komitmen bersama Zona Integritas sebagai bentuk keseriusan institusi dalam membangun tata kelola kampus yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Dalam agenda tersebut, UPT Perpustakaan diarahkan sebagai unit piloting project pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Setelah prosesi penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dan briefing teknis oleh Auditor Itjen Kementerian Agama RI, yakni Eulis Nurfaidah dan Darori, bersama Tim ZI UPT Perpustakaan. Sesi ini difokuskan pada penguatan pemahaman terhadap tahapan pembangunan Zona Integritas, kesiapan dokumen pendukung, pemenuhan indikator, pembagian peran tim kerja, serta strategi perbaikan layanan pada unit piloting.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Auditor Itjen Kemenag memberikan pengarahan dan pemahaman mengenai tahapan yang harus dilalui menuju penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) Zona Integritas.
“Pembangunan Zona Integritas membutuhkan komitmen bersama, konsistensi, dan penguatan eviden yang berkelanjutan. Seluruh unsur yang terlibat harus memahami indikator penilaian dan memastikan implementasinya berjalan secara nyata dalam pelayanan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti kepatuhan terhadap LAKIP dan SAKIP, tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) yang tuntas, zero pengaduan masyarakat (dumas), capaian IKU, serta indikator pendukung lainnya,” ujar Mas Darori
Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan, Suryani, S.Sos., M.M. menyampaikan bahwa UPT Perpustakaan telah mulai melakukan berbagai persiapan dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.
“Kami telah menyiapkan berbagai aspek teknis yang diperlukan, seperti peningkatan standar layanan, media sosialisasi, kelengkapan SOP, jobdesk pegawai, serta maklumat bersama Zona Integritas dan pelayanan. Kami berharap mendapat masukan dan bimbingan dalam mewujudkan Zona Integritas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Auditor Itjen Kemenag juga menekankan pentingnya kehadiran dan pengawalan dari SPI untuk melakukan pendampingan secara berkala kepada UPT Perpustakaan dalam proses mewujudkan Zona Integritas.
Dalam forum tersebut, SPI hadir sebagai unsur pengawasan internal universitas yang berperan mendampingi proses pembangunan Zona Integritas agar selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan prinsip pengendalian internal. Keterlibatan SPI juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, kepatuhan, serta kesiapan unit piloting dalam memenuhi kebutuhan penilaian dan penguatan tata kelola layanan.
Melalui briefing teknis ini, komitmen yang telah ditandatangani diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang lebih konkret, mulai dari penyiapan dokumen dan eviden, penguatan standar layanan, pembenahan sistem kerja, hingga penyusunan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi proses perbaikan kelembagaan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh sivitas akademika dan pengguna layanan.