*Syarif Syahrir M
Medan – Keberadaan unit kerja Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri relatif masih baru. Kehadiran unit SPI dapat dimaknai sebagai upaya perbaikan internal agar tercipta pengendalian internal yang efektif, efisien, dan ekonomis serta memberi nilai tambah pagi perguruan tinggi. Eksistensi SPI turut mengemban misi sebagai ‘early warning system’ (sistem peringatan dini). Misi tersebut semestinya terinternalisasi pada seluruh SPI lingkup PTKIN. Salah satu upaya internalisasi SPI dilaksanakan melalui pertemuan berkala para pimpinan SPI dalam bentuk kegiatan Focus Group Discussin (FGD). Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai hari rabu-jumat (19-21 April 2017) bertempat di Royal Suite Condotel, Medan, Provinsi Sumatera Utama yang dihadiri 19 perwakilan SPI PTKIN se-Indonesia.
Catatan dan rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kajian dana pendidikan Perguruan Tinggi Kementerian Agama Islam Negeri (PTKIN) menjadi isu kekinian yang menjadi poin utama pembahasan FGD SPI di UIN Sumatera Utara. Ada 4 rekomendasi KPK yakni: lemahnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PTKIN, belum optimalnya kelembagaan dan fungsi SPI, belum optimalnya fungsi dewan pengawas, tidak sesuainya pemberian honor dan tunjangan dengan PMK No: 57/PMK.02/2015 dan Peraturan Kepala BKN No. 39 tahun 2007.
Menjadi ‘pekerjaan rumah’ SPI merumuskan rancangan penguatan kelembagaan dan SDM SPI. Upaya tersebut menjadi poin krusial dan mendesak, mengingat tantangan SPI dewasa ini tidak hanya pada lingkup pemeriksaan keuangan, namun juga dihadapkan pada upaya penataan sistem dan perbaikan sistem tata kelola perguruan tinggi. Sistem sangat diperlukan sebagai alat kerja satuan kerja dan sekaligus dengan adanya sistem yang baku dan terintegrasi memudahkan SPI dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Pengembangan sistem dapat dimulai dari sistem manual, konvensional hingga sistem terintegarasi online.
LAMPIRAN BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN:
DOKUMENTASI KEGIATAN
0 Comments