1. Undang Undang RI
- Undang-Undang No 20 Tahun 1997 tentang PNBP
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah
- PP No 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai
- PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- PP No 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen
- PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP No 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menteri Keuangan
- PMK-No 134-PMK.06-TH-2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
- PMK-No 57-PMK.05-TH-2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
- PMK-No 171-PMK.05-TH-2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- PMK-No 73-PMK.05-TH-2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
- PMK-No 192-PMK.05-TH-2009 tentang Perencanaan Kas
- PMK-No 230-PMK.05-TH-2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah
- PMK NO.197-PMK-05-TH 2017 TENT ANG RENCANA PENARIKAN DANA,RENCANA PENERIMAAN DANA, DAN PERENCANAAN KAS
- PMK No.230-PMK.05 TH.2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan no.162-PMK.05 TH.2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
- PMK No.190-PMK.05 TH.2012 Tentang Tata Cara Pembayaran APBN
- PMK No.168-PMK.05 TH.2015 Tentang BantuanPemerintah
- PMK No.196 -PMK.02 TH.2015 Tentang Penyusunan dan Penelaahan RKAKL_opt
0 Comments