ATURAN GABUNGAN (UU, PP, PERPRES, PMK, PMA, KMA, DLL.)

UU

UU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

 

PP

PP 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PP 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PP 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

 

PERPRES

PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERPRES NOMOR 154 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

 

KEPRES

KEPRES 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

 

PMK

PMK 109 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

PMK 125 TAHUN 2009 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PMK 193 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PMK 113 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PMK 65 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN 2016

PMK 122 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

PMK 141 TAHUN 2015 TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

PMK 164 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

PMK 177 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PMK 217 TAHUN 2015 TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PMK 244 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PMK 255 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PMK 33 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN 2017

PMK 106 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

 

KMK

KMK 563 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

 

PMA

PMA 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI DAN DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA

PMA 29 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

 

KMA

KMA 140 TAHUN 1996 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA PENGAJAR/DOSEN LUAR BIASA DAN PENGAMAT UJIAN TERTULIS PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

KMA 581 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

KMA 35 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

 

KEPUTUSAN SEKJEN KEMENAG

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT FI LUAR KANTOR PADA KEMENTERIAN AGAMA

 

PERDIRJEN

PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. 83 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. 36 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM

PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. 22 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. 42 TAHUN 2014 PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERDIRJEN PAJAK NO. 32 TAHUN 2015 TENTANG TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, ADN PELAPORAN PAJAK PENGJASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

 

PERPAJAKAN (ATURAN, TATA CARA PERHITUNGAN, DAN KASUS)

KODE MAP SETORAN PAJAK

KATA PENGANTAR-DAFTAR ISI

BENDAHARA DAN KEWAJIBAN PAJAKNYA

PPH PASAL 21

PPH PASAL 22

PPH PASAL 23

PPH PASAL 24

PPN

FAKTUR PAJAK

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PPH (SKB)

BEA MATERAI

 

LAINNYA

PELANGGARAN KODE ETIK AKREDITASI

SURAT EDARAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

SURAT EDARAN MENTERI AGAMA TERKAIT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

KEPUTUSAN SEKJEN KEMENAG NO. 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR PADA KEMENTERIAN AGAMA

S-715 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (PTKN) KEMENTERIAN AGAMA

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *